Layanan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Lintas Kabupaten

Deskripsi

Izin Usaha Perkebunan (IUP) Lintas Kabupaten ditujukan ke Instansi Penyelenggara PTSP dalam hal ini UPT Pelayanan Perizinan Terpadu BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan

A. Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
  5. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan;

 

 

B. Persyaratan Pelayanan
1.Akte Pendirian perusahaan dan perubahannyayang terakhir
2.NPWP
3.Surat Keterangan Domisili
4.Rekomendasi kesesuaian dengan RTRW Kab/Kota dari Bupati/Walikota (untuk IUP-B yang diterbitkan Gubernur)
5.Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota)
6.Izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000atau 1:50.000
7.Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan (apabila areal berasal darikawasan hutan)
8.Jaminan Pasokan Bahan Baku yang diketahui oleh Bupati/Walikota
9.Rencana Kerja Pembangunan kebunan dan Unit Pengolahan Hasil Perkebunan
10.Hasil AMDAL, atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai dengan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku
11.Pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum
12.Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian OPT
13.Pernyataan kesanggupan memiliki sarana prasarana untuk masyarakat dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran
14.Pernyataan kesediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk masyarakat
15.Pernyataan kesediaan dan rencana kerja kemitraan
16.Bukti Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
C. Prosedur Pelayanan

  1. Pemohon menuju touchscreen atau Customer Services :
    1. Mencari informasi pelayanan yang dibutuhkan;
    2. Mengambil Formulir Permohonan;
  2. Petugas Loket Informasi/Customer Services:
    1. Apabila pemohon masih dalam rangka mencari informasi maka petugas informasi memberikan penjelasan tentang persyaratan dan prosedur pengajuan permohonan pelayanan;
    2. Apabila pemohon tersebut adalah pemohon yang telah siap dengan kelengkapan peryaratan pengajuan permohonan, dipersilahkan menuju ke Loket Pendaftaran;
  3. Pemohon menyerahkan berkas permohonan ke Loket Pendaftaran/Desk Pelayanan dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan;
  4. Petugas Loket Pendaftaran/Desk Pelayanan :
    1. Meneliti berkas persyaratan, dan setelah persyaratan permohonan dinyatakan lengkap maka berkas diterima;
    2. Petugas pendaftaran memberikan tanda terima kepada pemohon;
    3. Menginformasikan waktu penyelesaian dan  biaya yang harus dibayar apabila dikenakan biaya pelayanan/retribusi;
  5. Tim Teknis :
    1. Menerima berkas dari loket pendaftaran/desk pelayanan yang sudah dinyatakan lengkap;
    2. Melakukan validasi terhadap berkas;
    3. Apabila berkas telah lengkap dan valid, selanjutnya diserahkan ke Kepala Seksi (korektor) untuk diproses lebih lanjut;
    4. Apabila permohonan izin dimaksud memerlukan kajian teknis, maka dibuatkan pengantar ke Kepala Seksi (korektor);
  6. Kepala Seksi (korektor):
    1. Melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan;
    2. Membuat pengantar ke Unit Reaksi Cepat (URC) SKPD dan diserahkan ke Kepala UPT P2T (Verifikator);
    3. Memerintahkan pencetakan surat izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;
  7. Loket Penyerahan :

    Setelah Sub Bagian Tata Usaha menomor izin/rekomendasi menyerahkan surat izin/rekomendasi ke pemohon melalui petugas loket penyerahan, dengan meminta tanda bukti pendaftaran, bukti pembayaran retribusi dan membuat tanda terima.

 

D. Waktu Pelayanan

Jangka waktu proses berkas diterima sampai dengan izin diterbitkan selama 7 (TUJUH) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

E. Biaya / Tarif

Rp 0

F. Produk Pelayanan

Izin Usaha Perkebunan (IUP) Lintas Kabupaten diterima oleh pemohon yang dicetak dengan spesifikasi sebagai berikut:

  • 1 (satu) rangkap ASLI;
  • Kertas ukuran F4, Tebal 80 gram;
  • Tanda tangan an. Gubernur Sulawesi Selatan selaku Administrator Perizinan dan cap stempel basah BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan;
  • Nomor Izin berdasarkan automasi penomoran Sistem Informasi Manajemen Administrasi Perizinan (SIMAP) oleh BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan;
  • Tanggal Izin berdasarkan tanggal terbitnya izin;
  • Sah dimata hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 

G. Pengelolaan Pengaduan

  1. Pelayanan Informasi dan Pengaduan ditangani oleh dua orang Petugas;
  2. Petugas Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat memiliki kompetensi sebagai berikut :
    1. Memiliki sikap dan perilaku yang sopan dan ramah;
    2. Menguasai teknik berkomunikasi yang baik;
    3. Memiliki latar belakang pendidikan komunikasi dan psikologi;
  3. Dilengkapi sarana dan prasarana informasi pelayanan untuk setiap jenis layanan dan penerimaan pengaduan meliputi telepon/fax, Formulir Pengaduan/Buku Agenda Pengaduan, SMS Pengaduan, Pengaduan via email, rak arsip, komputer;
 

SOP Izin (PDF) Kembali

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan

Alamat : Jln. Bougenville No. 5 Makassar 90231
Fax. (0411) 448936
Telpon : (0411) 441077
Email : ptsp@sulselprov.go.id

STATISTIK PENGUNJUNG

Pengunjung Online : 3
Pengunjung hari ini : 135
Total pengunjung: 192.848