Izin Perubahan Kapasitas Pengolahan Hasil ditujukan ke Instansi Penyelenggara PTSP dalam hal ini UPT Pelayanan Perizinan Terpadu BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Pertanian No. 26 Permentan/ar.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
3. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu;

5. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 982/III/Tahun 2018 Tanggal 12 Maret 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan;.

1. Pemohon menuju touchscreen atau Customer Services :
   1. Mencari informasi pelayanan yang dibutuhkan;
   2. Mengambil Formulir Permohonan;
2. Petugas Loket Informasi/Customer Services:
   1. Apabila pemohon masih dalam rangka mencari informasi maka petugas informasi memberikan penjelasan tentang persyaratan dan prosedur pengajuan permohonan pelayanan;
   2. Apabila pemohon tersebut adalah pemohon yang telah siap dengan kelengkapan peryaratan pengajuan permohonan, dipersilahkan menuju ke Loket Pendaftaran;
3. Pemohon menyerahkan berkas permohonan ke Loket Pendaftaran/Desk Pelayanan dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan;
4. Petugas Loket Pendaftaran/Desk Pelayanan :
   1. Meneliti berkas persyaratan, dan setelah persyaratan permohonan dinyatakan lengkap maka berkas diterima;
   2. Petugas pendaftaran memberikan tanda terima kepada pemohon;
   3. Menginformasikan waktu penyelesaian dan  biaya yang harus dibayar apabila dikenakan biaya pelayanan/retribusi;
5. Tim Teknis :
   1. Menerima berkas dari loket pendaftaran/desk pelayanan yang sudah dinyatakan lengkap;
   2. Melakukan validasi terhadap berkas;
   3. Apabila berkas telah lengkap dan valid, selanjutnya diserahkan ke Kepala Seksi (korektor) untuk diproses lebih lanjut;
   4. Apabila permohonan izin dimaksud memerlukan kajian teknis, maka dibuatkan pengantar ke Kepala Seksi (korektor);
6. Kepala Seksi (korektor):
   1. Melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan;
   2. Membuat pengantar ke Unit Reaksi Cepat (URC) SKPD dan diserahkan ke Kepala UPT P2T (Verifikator);
   3. Memerintahkan pencetakan surat izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;
7. Loket Penyerahan :

   Setelah Sub Bagian Tata Usaha menomor izin/rekomendasi menyerahkan surat izin/rekomendasi ke pemohon melalui petugas loket penyerahan, dengan meminta tanda bukti pendaftaran, bukti pembayaran retribusi dan membuat tanda terima.

Jangka waktu proses berkas diterima sampai dengan izin diterbitkan selama 7 (TUJUH) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

Rp 0

Izin Perubahan Kapasitas Pengolahan Hasil diterima oleh pemohon yang dicetak dengan spesifikasi sebagai berikut:

• 1 (satu) rangkap ASLI;
• Kertas ukuran F4, Tebal 80 gram;
• Tanda tangan an. Gubernur Sulawesi Selatan selaku Administrator Perizinan dan cap stempel basah BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan;
• Nomor Izin berdasarkan automasi penomoran Sistem Informasi Manajemen Administrasi Perizinan (SIMAP) oleh BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan;
• Tanggal Izin berdasarkan tanggal terbitnya izin;
• Sah dimata hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

1. Pelayanan Informasi dan Pengaduan ditangani oleh dua orang Petugas;
2. Petugas Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat memiliki kompetensi sebagai berikut :
   1. Memiliki sikap dan perilaku yang sopan dan ramah;
   2. Menguasai teknik berkomunikasi yang baik;
   3. Memiliki latar belakang pendidikan komunikasi dan psikologi;
3. Dilengkapi sarana dan prasarana informasi pelayanan untuk setiap jenis layanan dan penerimaan pengaduan meliputi telepon/fax, Formulir Pengaduan/Buku Agenda Pengaduan, SMS Pengaduan, Pengaduan via email, rak arsip, komputer;