Layanan Rekomendasi Survey/Kegiatan Tim, Kelompok dan Organisasi

Deskripsi

Rekomendasi Survey/Kegiatan Tim, Kelompok dan Organisasi ditujukan ke Instansi Penyelenggara PTSP dalam hal ini UPT Pelayanan Perizinan Terpadu BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan

A. Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Lembaga Asing dan Orang Asing;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan Kegiatan Lembaga Nirlaba Lainnya;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Organisasi Kemasyarakatan;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
  7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan  Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
  8. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kepolisian Daerah Sulselbar Nomor. 28/X/PEMPROV/2009 dan B/4102/X/2009 tentang kerjasama Pembinaan Penyelengaaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemeliharaan Keamanan dan ketertiban Masyarakat dalam Wilayah Prov. Sulsel;

B. Persyaratan Pelayanan
Syarat Pengajuan Baru
1.Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanaan Terpadu satu Pintu Cq. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan; dari pimpinan/ketua pelaksana
2.Surat rekomendasi dari Dirjen Kesbang Kemendagri RI (jika organisasi berasal dari pusat)
3.Surat rekomendasi/persetujuan Rektor (Jika mahasiswa/organisasi kemahasiswaan)
4.Surat keterangan terdafar di Badan Kesatuan Bangsa danPolitik Prov. Sulsel yang masih berlaku (Jika LSM, Ormas, Partai)
5.Fotocopy identitas penanggung jawab kegiatan
6.Proposal kegiatan
7.Surat pernyataan/Bukti pemakaian tempat kegiatan (booking fee) yang akan berlangsung (disesuaikan dengankondisi kegiatan)
8.Bukti Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
Syarat Pengajuan Perpanjangan
A.Surat permohonan Rekomendasi dari pimpinan/ketua pelaksana
B.Surat rekomendasi dari Dirjen Kesbang Kemendagri RI (jika organisasi berasal dari pusat)
C.Surat rekomendasi/persetujuan Rektor (Jika mahasiswa/organisasi kemahasiswaan)
D.Surat keterangan terdafar di Badan Kesatuan Bangsa danPolitik Prov. Sulsel yang masih berlaku (Jika LSM, Ormas, Partai)
E.Fotocopy identitas penanggung jawab kegiatan
F.Proposal kegiatan
G.Surat pernyataan/Bukti pemakaian tempat kegiatan (booking fee) yang akan berlangsung (disesuaikan dengankondisi kegiatan)
H.Bukti Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
Syarat Pengajuan Perubahan
ASurat permohonan Rekomendasi dari pimpinan/ketua pelaksana
BSurat rekomendasi dari Dirjen Kesbang Kemendagri RI (jika organisasi berasal dari pusat)
CSurat rekomendasi/persetujuan Rektor (Jika mahasiswa/organisasi kemahasiswaan)
DSurat keterangan terdafar di Badan Kesatuan Bangsa danPolitik Prov. Sulsel yang masih berlaku (Jika LSM, Ormas, Partai)
EFotocopy identitas penanggung jawab kegiatan
FProposal kegiatan
GSurat pernyataan/Bukti pemakaian tempat kegiatan (booking fee) yang akan berlangsung (disesuaikan dengankondisi kegiatan)
HBukti Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
C. Prosedur Pelayanan

  1. Pemohon menuju touchscreen atau Customer Services :
    1. Mencari informasi pelayanan yang dibutuhkan;
    2. Mengambil Formulir Permohonan;
  2. Petugas Loket Informasi/Customer Services:
    1. Apabila pemohon masih dalam rangka mencari informasi maka petugas informasi memberikan penjelasan tentang persyaratan dan prosedur pengajuan permohonan pelayanan;
    2. Apabila pemohon tersebut adalah pemohon yang telah siap dengan kelengkapan peryaratan pengajuan permohonan, dipersilahkan menuju ke Loket Pendaftaran;
  3. Pemohon menyerahkan berkas permohonan ke Loket Pendaftaran/Desk Pelayanan dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan;
  4. Petugas Loket Pendaftaran/Desk Pelayanan :
    1. Meneliti berkas persyaratan, dan setelah persyaratan permohonan dinyatakan lengkap maka berkas diterima;
    2. Petugas pendaftaran memberikan tanda terima kepada pemohon;
    3. Menginformasikan waktu penyelesaian dan  biaya yang harus dibayar apabila dikenakan biaya pelayanan/retribusi;
  5. Tim Teknis :
    1. Menerima berkas dari loket pendaftaran/desk pelayanan yang sudah dinyatakan lengkap;
    2. Melakukan validasi terhadap berkas;
    3. Apabila berkas telah lengkap dan valid, selanjutnya diserahkan ke Kepala Seksi (korektor) untuk diproses lebih lanjut;
    4. Apabila permohonan izin dimaksud memerlukan kajian teknis, maka dibuatkan pengantar ke Kepala Seksi (korektor);
  6. Kepala Seksi (korektor):
    1. Melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan;
    2. Membuat pengantar ke Unit Reaksi Cepat (URC) SKPD dan diserahkan ke Kepala UPT P2T (Verifikator);
    3. Memerintahkan pencetakan surat izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;
  7. Loket Penyerahan :

    Setelah Sub Bagian Tata Usaha menomor izin/rekomendasi menyerahkan surat izin/rekomendasi ke pemohon melalui petugas loket penyerahan, dengan meminta tanda bukti pendaftaran, bukti pembayaran retribusi dan membuat tanda terima.

 

D. Waktu Pelayanan

Jangka waktu proses berkas diterima sampai dengan izin diterbitkan selama 2 (DUA) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

E. Biaya / Tarif

Rp 0

F. Produk Pelayanan

Rekomendasi Survey/Kegiatan Tim, Kelompok dan Organisasi diterima oleh pemohon yang dicetak dengan spesifikasi sebagai berikut:

  • 1 (satu) rangkap ASLI;
  • Kertas ukuran F4, Tebal 80 gram;
  • Tanda tangan an. Gubernur Sulawesi Selatan selaku Administrator Perizinan dan cap stempel basah BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan;
  • Nomor Izin berdasarkan automasi penomoran Sistem Informasi Manajemen Administrasi Perizinan (SIMAP) oleh BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan;
  • Tanggal Izin berdasarkan tanggal terbitnya izin;
  • Sah dimata hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

G. Pengelolaan Pengaduan

  1. Pelayanan Informasi dan Pengaduan ditangani oleh dua orang Petugas;
  2. Petugas Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat memiliki kompetensi sebagai berikut :
    1. Memiliki sikap dan perilaku yang sopan dan ramah;
    2. Menguasai teknik berkomunikasi yang baik;
    3. Memiliki latar belakang pendidikan komunikasi dan psikologi;
  3. Dilengkapi sarana dan prasarana informasi pelayanan untuk setiap jenis layanan dan penerimaan pengaduan meliputi telepon/fax, Formulir Pengaduan/Buku Agenda Pengaduan, SMS Pengaduan, Pengaduan via email, rak arsip, komputer;
 

SOP Izin (PDF) Kembali

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan

Alamat : Jln. Bougenville No. 5 Makassar 90231
Fax. (0411) 448936
Telpon : (0411) 441077
Email : ptsp@sulselprov.go.id

STATISTIK PENGUNJUNG

Pengunjung Online : 2
Pengunjung hari ini : 136
Total pengunjung: 192.849