Layanan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Ormas, Yayasan, LSM dan Partai

Deskripsi

Permohonan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Ormas, Yayasan, LSM dan Partai ditujukan ke Instansi Penyelenggara PTSP dalam hal ini UPT Pelayanan Perizinan Terpadu BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan

A. Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Lembaga Asing dan Orang Asing;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan Kegiatan Lembaga Nirlaba Lainnya;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Organisasi Kemasyarakatan;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
  7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan  Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
  8. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kepolisian Daerah Sulselbar Nomor. 28/X/PEMPROV/2009 dan B/4102/X/2009 tentang kerjasama Pembinaan Penyelengaaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemeliharaan Keamanan dan ketertiban Masyarakat dalam Wilayah Prov. Sulsel;

B. Persyaratan Pelayanan
1.Surat permohonan pendaftaran ditujukan kepada Kepala BKPMD Prov. Sulsel melalui Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris
2.Akte pendirian atau statuta Orkemas yang disahkan oleh Notaris
3.Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disahkan Notaris
4.Tujuan dan program kerja organisasi (wilayah kerja orkermas dengan struktur kepengurusan tidak berjenjang harus mencakup 1/2 jumlah Kab/Kota yang ada di Prov. Sulsel)
5.Surat keputusan tentang susunan pengurus Orkemas secara lengkap yang sah sesuai AD/ART
6.Fotocopy 1 SKT Kab/Kota untuk orkemas dengan struktur kepengurusan tidak berjenjang, 12 SKT Kab/Kota (1/2 jumlah Kab/Kota di Prov. Sulsel) untuk orkemas dengan struktur kepengurusan berjenjang yang disahkan oleh Badan/Kantor Kesbangpol kab/kota untuk terdaftar ditingkat Provinsi
7.Biodata pengurus organisasi, yaitu ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya
8.Pas foto pengurus organisasi berwarna, ukuran 4x6 cmterbaru
9.Fotocopy KTP pengurus
10.Surat keterangan domisili organisasi dari Kepala Desa/Lurah/Camat
11.Formulir isian
12.Data lapangan
13.NPWP atas nama organisasi
14.Foto kantor atau Orkemas, tampak depan yang memuat papan nama
15.Keabsahan kantor atau sekretariat orkemas dilampiri bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau izin pakaidari pemilik
16.Surat pernyataan kesediaan menertibkan kegiatan,pengurus dan/atau anggota organisasi
17.Surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaandengan partai politik yang ditandatangani oleh Ketua dan/atau Sekretaris atau sebutan lainnya
18.Surat pernyataan tidak sedang terjadi konflik kepengurusanyang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutanlainnya
19.Surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tandagambar, simbol, atribut, cap stempel yang digunakanbelum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain, yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya
20.Surat pernyataan bahwa sanggup menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan orkemas setiap tahun yang ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya
21.Surat pernyataan bertanggungjawab atas keabsahan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan dan bersedia dituntut secara hukum, yang ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya
22.Rekomendasi dari Kementrian Agama/Kanwil Agama untuk orkemas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan
23.Rekomendasi dari kementrian dan SKPD yang membidangi urusan kebudayaan untuk orkemas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang MahaEsa
24.Rekomendasi dari kementrian/lembaga dan atau SKPD yang membidangi urusan tenaga kerja untuk orkemas serikat buruh dan serikat pekerja
25.Surat pernyataan kesediaan atau persetujuan dari individu yang bersangkutan untuk orkemas yang dalam kepengurusannya mencantumkan nama pejabat Negara, pejabat pemerintah dan toko masyarakat
26.PIN dari LSM
27.Bukti Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
C. Prosedur Pelayanan

  1. Pemohon menuju touchscreen atau Customer Services :
    1. Mencari informasi pelayanan yang dibutuhkan;
    2. Mengambil Formulir Permohonan;
  2. Petugas Loket Informasi/Customer Services:
    1. Apabila pemohon masih dalam rangka mencari informasi maka petugas informasi memberikan penjelasan tentang persyaratan dan prosedur pengajuan permohonan pelayanan;
    2. Apabila pemohon tersebut adalah pemohon yang telah siap dengan kelengkapan peryaratan pengajuan permohonan, dipersilahkan menuju ke Loket Pendaftaran;
  3. Pemohon menyerahkan berkas permohonan ke Loket Pendaftaran/Desk Pelayanan dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan;
  4. Petugas Loket Pendaftaran/Desk Pelayanan :
    1. Meneliti berkas persyaratan, dan setelah persyaratan permohonan dinyatakan lengkap maka berkas diterima;
    2. Petugas pendaftaran memberikan tanda terima kepada pemohon;
    3. Menginformasikan waktu penyelesaian dan  biaya yang harus dibayar apabila dikenakan biaya pelayanan/retribusi;
  5. Tim Teknis :
    1. Menerima berkas dari loket pendaftaran/desk pelayanan yang sudah dinyatakan lengkap;
    2. Melakukan validasi terhadap berkas;
    3. Apabila berkas telah lengkap dan valid, selanjutnya diserahkan ke Kepala Seksi (korektor) untuk diproses lebih lanjut;
    4. Apabila permohonan izin dimaksud memerlukan kajian teknis, maka dibuatkan pengantar ke Kepala Seksi (korektor);
  6. Kepala Seksi (korektor):
    1. Melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan;
    2. Membuat pengantar ke Unit Reaksi Cepat (URC) SKPD dan diserahkan ke Kepala UPT P2T (Verifikator);
    3. Memerintahkan pencetakan surat izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;
  7. Loket Penyerahan :

    Setelah Sub Bagian Tata Usaha menomor izin/rekomendasi menyerahkan surat izin/rekomendasi ke pemohon melalui petugas loket penyerahan, dengan meminta tanda bukti pendaftaran, bukti pembayaran retribusi dan membuat tanda terima.

D. Waktu Pelayanan

Jangka waktu proses berkas diterima sampai dengan izin diterbitkan selama 7 (TUJUH) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

E. Biaya / Tarif

Rp 0

F. Produk Pelayanan

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) diterima oleh pemohon yang dicetak dengan spesifikasi sebagai berikut:

  • 1 (satu) rangkap ASLI;
  • Kertas ukuran F4, Tebal 80 gram;
  • Tanda tangan an. Gubernur Sulawesi Selatan selaku Administrator Perizinan dan cap stempel basah BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan;
  • Nomor Izin berdasarkan automasi penomoran Sistem Informasi Manajemen Administrasi Perizinan (SIMAP) oleh BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan;
  • Tanggal Izin berdasarkan tanggal terbitnya izin;
  • Sah dimata hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 

G. Pengelolaan Pengaduan

  1. Pelayanan Informasi dan Pengaduan ditangani oleh dua orang Petugas;
  2. Petugas Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat memiliki kompetensi sebagai berikut :
    1. Memiliki sikap dan perilaku yang sopan dan ramah;
    2. Menguasai teknik berkomunikasi yang baik;
    3. Memiliki latar belakang pendidikan komunikasi dan psikologi;
  3. Dilengkapi sarana dan prasarana informasi pelayanan untuk setiap jenis layanan dan penerimaan pengaduan meliputi telepon/fax, Formulir Pengaduan/Buku Agenda Pengaduan, SMS Pengaduan, Pengaduan via email, rak arsip, komputer;

SOP Izin (PDF) Kembali

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan

Alamat : Jln. Bougenville No. 5 Makassar 90231
Fax. (0411) 448936
Telpon : (0411) 441077
Email : ptsp@sulselprov.go.id

STATISTIK PENGUNJUNG

Pengunjung Online : 1
Pengunjung hari ini : 135
Total pengunjung: 192.848