Permohonan Pengeluaran/Pemasukan Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) ditujukan ke Instansi Penyelenggara PTSP dalam hal ini Kepala Dinas DPMPTSP Prov Sulsel Provinsi Sulawesi Selatan.

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Undang-Undang No. 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahum 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
6. Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan.
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan /OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata cara Pendaftaran Pakan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/ Permentan /OT.140/4/2009 tentang pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karka Daging dan/Jeroan dari Luar Negeri serta Pemasukan Lainnya yang berlaku;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/1/2008 tentang syarat dan tata cara Pemasukan dan Pengeluaran Benih, Bibit Ternak, dan Ternak Potong;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 482/Kpts/PD.620/8/2008 tentang Pemasukan Ternak Rumanansia dan Produknya;
11. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;
12. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 81/Kpts/TN.560/1/1984 tentang Pernyataan Indonesia Bebas dari Sebelas Jenis Penyakit Menular;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Juklak Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan  Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

1. Pemohon menuju touchscreen atau Customer Services :
   1. Mencari informasi pelayanan yang dibutuhkan;
   2. Mengambil Formulir Permohonan;
2. Petugas Loket Informasi/Customer Services:
   1. Apabila pemohon masih dalam rangka mencari informasi maka petugas informasi memberikan penjelasan tentang persyaratan dan prosedur pengajuan permohonan pelayanan;
   2. Apabila pemohon tersebut adalah pemohon yang telah siap dengan kelengkapan peryaratan pengajuan permohonan, dipersilahkan menuju ke Loket Pendaftaran;
3. Pemohon menyerahkan berkas permohonan ke Loket Pendaftaran/Desk Pelayanan dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan;
4. Petugas Loket Pendaftaran/Desk Pelayanan :
   1. Meneliti berkas persyaratan, dan setelah persyaratan permohonan dinyatakan lengkap maka berkas diterima;
   2. Petugas pendaftaran memberikan tanda terima kepada pemohon;
   3. Menginformasikan waktu penyelesaian dan  biaya yang harus dibayar apabila dikenakan biaya pelayanan/retribusi;
5. Tim Teknis :
   1. Menerima berkas dari loket pendaftaran/desk pelayanan yang sudah dinyatakan lengkap;
   2. Melakukan validasi terhadap berkas;
   3. Apabila berkas telah lengkap dan valid, selanjutnya diserahkan ke Kepala Seksi (korektor) untuk diproses lebih lanjut;
   4. Apabila permohonan izin dimaksud memerlukan kajian teknis, maka dibuatkan pengantar ke Kepala Seksi (korektor);
6. Kepala Seksi (korektor):
   1. Melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan;
   2. Membuat pengantar ke Unit Reaksi Cepat (URC) SKPD dan diserahkan ke Kepala  Bidang Penyelenggaran Pelayanan Perizinan (Verifikator);
   3. Memerintahkan pencetakan surat izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;
7. Loket Penyerahan :

   Setelah Sub Bagian Tata Usaha menomor izin/rekomendasi menyerahkan surat izin/rekomendasi ke pemohon melalui petugas loket penyerahan, dengan meminta tanda bukti pendaftaran, bukti pembayaran retribusi dan membuat tanda terima.

Jangka waktu proses berkas diterima sampai dengan izin diterbitkan selama 2 (DUA) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

Rp 0

Izin Pengeluaran/Pemasukan Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) diterima oleh pemohon yang dicetak dengan spesifikasi sebagai berikut:

• 1 (satu) rangkap ASLI;
• Kertas ukuran F4, Tebal 80 gram;
• Tanda tangan an. Gubernur Sulawesi Selatan selaku Administrator Perizinan dan cap stempel basah BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan;
• Nomor Izin berdasarkan automasi penomoran Sistem Informasi Manajemen Administrasi Perizinan (SIMAP) oleh BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan;
• Tanggal Izin berdasarkan tanggal terbitnya izin;
• Sah dimata hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

1. Pelayanan Informasi dan Pengaduan ditangani oleh dua orang Petugas;
2. Petugas Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat memiliki kompetensi sebagai berikut :
   1. Memiliki sikap dan perilaku yang sopan dan ramah;
   2. Menguasai teknik berkomunikasi yang baik;
   3. Memiliki latar belakang pendidikan komunikasi dan psikologi;
3. Dilengkapi sarana dan prasarana informasi pelayanan untuk setiap jenis layanan dan penerimaan pengaduan meliputi telepon/fax, Formulir Pengaduan/Buku Agenda Pengaduan, SMS Pengaduan, Pengaduan via email, rak arsip, komputer;