Layanan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)

Deskripsi

Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) ditujukan ke Instansi Penyelenggara PTSP dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan.

A. Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya  (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419)
  2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan pajak (Lembaran negara repulik indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3687).
  3. Undang-Undang  Nomor 41 tahun 1999 tentang  Kehutanan (Lembaran negara repulik indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang  Nomor 19 Tahun 2001 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412)
  4. Undang-Undang Nomor 32  tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran negara republik indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (lembaran Negara republik Indonesia nomor 4844)
  5. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan linkungan hidup (Lembaran Negara Repulik Indonesia tahun 2009 Nomor 68, tambahan Lembaran negara republik indonesia Nomor 140).
  6. Undan Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  7. Peraturan Pemerintahun Nonor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perinzinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektoronik
  8. Peraturan Pemerintah nomor 35tahun 2002 tentang Dana Reboisasi    (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2002 Nomor 67, tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4207) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2007 (Lembaran negara republik indonesia tahu 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4813)
  9. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan       (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2007 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah Nomor 3 tahun 2008 (Lembaran negara republik indonesia tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814)
  10. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang  pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota ( Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4737) .
  11. Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2010 tentang  Tata Cara Perusahaan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan  (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2010 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5097) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2012      (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324).
  12. Peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 2010 tentang  Penggunaan Kawasan Hutan  ( Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5325)
  13. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang  Izin Lingkungan  (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2012 Nomor 48, tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5285).
  14. Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2014 tentang  Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak  Yang Berlaku pada Kementrian Kehutanan  (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5506).
  15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Men-Hut-II/2009  Tentang  Pemasukan dan Penggunaan Alat untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Atau Izin Pemanfaatan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 265).
  16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Men-Hut-II/2014  Tentang  Tata cara Pengenaan ,Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan ,Dana Reboisasi ,Penggantian Nilai Tegakan dan Ganti Rugi Tegakan  ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1187).
  17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P,62/MenLHK-Sekjen/2015 Tentang Izin Pemanfatan Kayu
  18. Praturan Direktur Jenderal Pengelolaan Produksi Hutan Lestari  Nomor : P.18/PHPL/Set/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistim Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan tanaman pada Hutan Produksi
  19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/MenLHK-Setjen/2015  tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan tanaman pada Hutan Produksi
  20. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 85 Tahun 2016 tentang tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan;
  21. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

B. Persyaratan Pelayanan
1.Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Prov. Sulsel;
2.Pertimbangan Teknis Dinas Kehutanan;
3.Persetujuan Pemberian IPK;
4.Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI yang bersesuaian;
5.Fotocopy KTP;
6.Peta Lokasi;
7.NPWP;
8.Bukti Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
C. Prosedur Pelayanan

  1. Pemohon menuju touchscreen atau Customer Services :
    1. Mencari informasi pelayanan yang dibutuhkan;
    2. Mengambil Formulir Permohonan;
  2. Petugas Loket Informasi/Customer Services:
    1. Apabila pemohon masih dalam rangka mencari informasi maka petugas informasi memberikan penjelasan tentang persyaratan dan prosedur pengajuan permohonan pelayanan;
    2. Apabila pemohon tersebut adalah pemohon yang telah siap dengan kelengkapan peryaratan pengajuan permohonan, dipersilahkan menuju ke Loket Pendaftaran;
  3. Pemohon menyerahkan berkas permohonan ke Loket Pendaftaran/Desk Pelayanan dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan;
  4. Petugas Loket Pendaftaran/Desk Pelayanan :
    1. Meneliti berkas persyaratan, dan setelah persyaratan permohonan dinyatakan lengkap maka berkas diterima;
    2. Petugas pendaftaran memberikan tanda terima kepada pemohon;
    3. Menginformasikan waktu penyelesaian dan  biaya yang harus dibayar apabila dikenakan biaya pelayanan/retribusi;
  5. Tim Teknis :
    1. Menerima berkas dari loket pendaftaran/desk pelayanan yang sudah dinyatakan lengkap;
    2. Melakukan validasi terhadap berkas;
    3. Apabila berkas telah lengkap dan valid, selanjutnya diserahkan ke Kepala Seksi (korektor) untuk diproses lebih lanjut;
    4. Apabila permohonan izin dimaksud memerlukan kajian teknis, maka dibuatkan pengantar ke Kepala Seksi (korektor);
  6. Kepala Seksi (korektor):
    1. Melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan;
    2. Membuat pengantar ke Unit Reaksi Cepat (URC) SKPD dan diserahkan ke Kepala UPT P2T (Verifikator);
    3. Memerintahkan pencetakan surat izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;
  7. Loket Penyerahan :

    Setelah Sub Bagian Tata Usaha menomor izin/rekomendasi menyerahkan surat izin/rekomendasi ke pemohon melalui petugas loket penyerahan, dengan meminta tanda bukti pendaftaran, bukti pembayaran retribusi dan membuat tanda terima.

D. Waktu Pelayanan

Jangka waktu proses berkas diterima sampai dengan izin diterbitkan selama 7 (TUJUH) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

E. Biaya / Tarif

Rp 0

F. Produk Pelayanan

Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) diterima oleh pemohon yang dicetak dengan spesifikasi sebagai berikut:

  • 1 (satu) rangkap ASLI;
  • Kertas ukuran F4, Tebal 80 gram;
  • Tanda tangan an. Gubernur Sulawesi Selatan selaku Administrator Perizinan dan cap stempel basah BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan;
  • Nomor Izin berdasarkan automasi penomoran Sistem Informasi Manajemen Administrasi Perizinan (SIMAP) oleh BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan;
  • Tanggal Izin berdasarkan tanggal terbitnya izin;
  • Sah dimata hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 

G. Pengelolaan Pengaduan

  1. Pelayanan Informasi dan Pengaduan ditangani oleh dua orang Petugas;
  2. Petugas Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat memiliki kompetensi sebagai berikut :
    1. Memiliki sikap dan perilaku yang sopan dan ramah;
    2. Menguasai teknik berkomunikasi yang baik;
    3. Memiliki latar belakang pendidikan komunikasi dan psikologi;
  3. Dilengkapi sarana dan prasarana informasi pelayanan untuk setiap jenis layanan dan penerimaan pengaduan meliputi telepon/fax, Formulir Pengaduan/Buku Agenda Pengaduan, SMS Pengaduan, Pengaduan via email, rak arsip, komputer;

SOP Izin (PDF) Kembali

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan

Alamat : Jln. Bougenville No. 5 Makassar 90231
Fax. (0411) 448936
Telpon : (0411) 441077
Email : ptsp@sulselprov.go.id

STATISTIK PENGUNJUNG

Pengunjung Online : 7
Pengunjung hari ini : 235
Total pengunjung: 166.495