Layanan Izin Lokasi Reklamasi

Deskripsi

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase (Berdasarkan Permen KP No. 17/PERMEN-KP/2013 Bab I Pasal 1) dan Perda Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Gubernur berwenang menerbitkan Izin Lokasi Reklamasi pada perairan laut di luar kewenangan kebupaten/kota sampai dengan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan; dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah provinsi. Permohonan Izin Lokasi Reklamasi ditujukan ke Instansi Penyelenggara PTSP dalam hal ini DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah berkas syarat lengkap dan benar akan dilakukan survey atau peninjauan lapangan (visitasi) terhadap kebenaran dokumen, jenis usaha, dll oleh Tim Teknis bersama Tim URC (SKPD Terkait).

A. Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan;
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar;
  9. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Metropolitan Mamminasata;
  12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 - 2029;
  13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K);
  14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan  Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Persyaratan Pelayanan
Syarat Pengajuan Baru
1.Surat Permohonan ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sulsel;
2.Surat Keterangan Penanggung Jawab Kegiatan;
3.Fotocopy KTP Penanggung Jawab Kegiatan (Perseorangan/Badan Usaha/Badan Hukum);
4.Fotocopy NPWP (Perseorangan/Badan Usaha/Badan Hukum);
5.Fotocopy SIUP (untuk Badan Hukum);
6.Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan (untuk Badan Hukum);
7.Rencana Usaha (Company Profile);
8.Surat Keterangan Domisili Usaha (untuk Badan Hukum);
9.Bukti kesesuaian lokasi reklamasi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dan/atau RTRW dari instansi yang berwenang ;
10.Izin Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut Dibawah 12 Mill di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil yang Menetap Kecuali Minyak dan Gas Bumi;
11.Peta lokasi reklamasi dengan skala 1 : 1.000 dengan sistem koordinat lintang (longitute) dan bujur (latitute) pada lembar peta (yang mendapat persetujuan dari Instansi terkait);
12.Peta lokasi sumber material reklamasi dengan skala 1 : 10.000 dengan sistem koordinat lintang (longitute) dan bujur (latitute) pada lembar peta (yang dibuktikan dengan IUP Operasi Produksi beserta lampiran Daftar Koordinat dan Peta);
13.Perjanjian Kerjasama Reklamasi antara pihak penyelenggara dengan Pemerintah;
14.Proposal Reklamasi
15.Nomor Induk Berusaha (NIB);
16.Bukti Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
Syarat Pengajuan Perpanjangan
A.Fotocopy Izin Lokasi Reklamasi Awal;
B.Alasan Perpanjangan; dan
C.Izin Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut Dibawah 12 Mill di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil yang Menetap Kecuali Minyak dan Gas Bumi
D.Surat pernyataan kesanggupan calon pemegang izin untuk melanjutkan pekerjaan;
E.Bukti Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
Syarat Pengajuan Perubahan
AFotocopy Izin Lokasi Reklamasi Awal;
BIzin Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut Dibawah 12 Mill di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil yang Menetap Kecuali Minyak dan Gas Bumi
CPeta lokasi perubahan;
DSurat keterangan lokasi reklamasi dari Gubernur, Bupati/Walikota;
ESurat keterangan lokasi sumber material dari Gubernur, Bupati/Walikota;
FKondisi lingkungan lokasi perubahan;
GProposal Reklamasi;
HBukti Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
C. Prosedur Pelayanan

  1. Pemohon menuju touchscreen atau Customer Services :
    1. Mencari informasi pelayanan yang dibutuhkan;
    2. Mengambil Formulir Permohonan;
  2. Petugas Loket Informasi/Customer Services:
    1. Apabila pemohon masih dalam rangka mencari informasi maka petugas informasi memberikan penjelasan tentang persyaratan dan prosedur pengajuan permohonan pelayanan;
    2. Apabila pemohon tersebut adalah pemohon yang telah siap dengan kelengkapan peryaratan pengajuan permohonan, dipersilahkan menuju ke Loket Pendaftaran;
  3. Pemohon menyerahkan berkas permohonan ke Loket Pendaftaran/Desk Pelayanan dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan;
  4. Petugas Loket Pendaftaran/Desk Pelayanan :
    1. Meneliti berkas persyaratan, dan setelah persyaratan permohonan dinyatakan lengkap maka berkas diterima;
    2. Petugas pendaftaran memberikan tanda terima kepada pemohon;
    3. Menginformasikan waktu penyelesaian dan  biaya yang harus dibayar apabila dikenakan biaya pelayanan/retribusi;
  5. Tim Teknis :
    1. Menerima berkas dari loket pendaftaran/desk pelayanan yang sudah dinyatakan lengkap;
    2. Melakukan validasi terhadap berkas;
    3. Apabila berkas telah lengkap dan valid, selanjutnya diserahkan ke Kepala Seksi (korektor) untuk diproses lebih lanjut;
    4. Apabila permohonan izin dimaksud memerlukan kajian teknis, maka dibuatkan pengantar ke Kepala Seksi (korektor);
  6. Kepala Seksi (korektor):
    1. Melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan;
    2. Membuat pengantar ke Unit Reaksi Cepat (URC) SKPD dan diserahkan ke Kepala UPT P2T (Verifikator);
    3. Memerintahkan pencetakan surat izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;
  7. Loket Penyerahan :

    Setelah Sub Bagian Tata Usaha menomor izin/rekomendasi menyerahkan surat izin/rekomendasi ke pemohon melalui petugas loket penyerahan, dengan meminta tanda bukti pendaftaran, bukti pembayaran retribusi dan membuat tanda terima.

 

D. Waktu Pelayanan

Jangka waktu proses berkas diterima sampai dengan izin diterbitkan selama 7 (TUJUH) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

E. Biaya / Tarif

Rp 0

F. Produk Pelayanan

Izin Lokasi Reklamasi diterima oleh pemohon yang dicetak dengan spesifikasi sebagai berikut:

  • 1 (satu) rangkap ASLI;
  • Kertas ukuran F4, Tebal 80 gram;
  • Tanda tangan an. Gubernur Sulawesi Selatan selaku Administrator Perizinan dan cap stempel basah DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan;
  • Nomor Izin berdasarkan automasi penomoran Sistem Informasi Manajemen Administrasi Perizinan (SIMAP) oleh DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan;
  • Tanggal Izin berdasarkan tanggal terbitnya izin;
  • Sah dimata hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 

G. Pengelolaan Pengaduan

  1. Pelayanan Informasi dan Pengaduan ditangani oleh dua orang Petugas;
  2. Petugas Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat memiliki kompetensi sebagai berikut :
    1. Memiliki sikap dan perilaku yang sopan dan ramah;
    2. Menguasai teknik berkomunikasi yang baik;
    3. Memiliki latar belakang pendidikan komunikasi dan psikologi;
  3. Dilengkapi sarana dan prasarana informasi pelayanan untuk setiap jenis layanan dan penerimaan pengaduan meliputi telepon/fax, Formulir Pengaduan/Buku Agenda Pengaduan, SMS Pengaduan, Pengaduan via email, rak arsip, komputer;
 

SOP Izin (PDF) Kembali

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan

Alamat : Jln. Bougenville No. 5 Makassar 90231
Fax. (0411) 448936
Telpon : (0411) 441077
Email : ptsp@sulselprov.go.id

STATISTIK PENGUNJUNG

Pengunjung Online : 2
Pengunjung hari ini : 313
Total pengunjung: 195.093