Layanan Rekomendasi Plat Hitam Ke Plat Kuning

Deskripsi

Rekomendasi Plat Hitam Ke Plat Kuning

A. Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaran Usaha Secara Elektronik;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2019 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019;
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
  8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun tahun 2018 tentang Penyelenggraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
  9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Darat
  10. Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifkasi Kendaraan Bermotor
  11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan
  12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
  13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Juklak Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
  14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan  Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Persyaratan Pelayanan
1.Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Prov. Sulsel, dan harus melampirkan surat kuasa bagi yang diwakili pada saat membawa berkas izin;
2.Akte Pendirian Perusahaan (khusus didirikan untuk angkutan umum orang atau angkutan umum barang Khusus);
3.Nomor Induk Berusaha dengan KBLI yang kesesuaian (Untuk Angkutan Orang, Angkutan Barang Umum dan Angkutan Barang khusus);
4.Persetujuan Prinsip (Izin Prinsip) yang dikeluarkan PTSP Prov. Sulsel Khusus Angkutan Orang khusus belum mempunyai kendaraan;
5.Persetujuan Prinsip atau Teknis yang dikeluarkan Kementrian Perhubungan (Untuk Angkutan Barang Khusus, Angkutan Orang Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Angkutan Pariwisata)
6.Fotocopy NPWP Perusahaan;
7.Fotocopy STNK dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Terakhir
8.Fotocopy Buku Uji Berkala (KIR) atau Foto copy Kendaraan Bermotor Memiliki Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT)
9.Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penangung Jawab;
10.Surat Pernyataan Bersedia Menyediakan tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor bagi belum mempunyai Pool Kendaraan;
11.Brosur/Foto Kendaraan yang akan dioperasikan;
12.BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan (Angkutan Barang Khusus atau Angkutan Orang);
C. Prosedur Pelayanan

  1. Pemohon menuju touchscreen atau Customer Services :
    1. Mencari informasi pelayanan yang dibutuhkan;
    2. Mengambil Formulir Permohonan;
  2. Petugas Loket Informasi/Customer Services:
    1. Apabila pemohon masih dalam rangka mencari informasi maka petugas informasi memberikan penjelasan tentang persyaratan dan prosedur pengajuan permohonan pelayanan;
    2. Apabila pemohon tersebut adalah pemohon yang telah siap dengan kelengkapan peryaratan pengajuan permohonan, dipersilahkan menuju ke Loket Pendaftaran;
  3. Pemohon menyerahkan berkas permohonan ke Loket Pendaftaran/Desk Pelayanan dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan;
  4. Petugas Loket Pendaftaran/Desk Pelayanan :
    1. Meneliti berkas persyaratan, dan setelah persyaratan permohonan dinyatakan lengkap maka berkas diterima;
    2. Petugas pendaftaran memberikan tanda terima kepada pemohon;
    3. Menginformasikan waktu penyelesaian dan  biaya yang harus dibayar apabila dikenakan biaya pelayanan/retribusi;
  5. Tim Teknis :
    1. Menerima berkas dari loket pendaftaran/desk pelayanan yang sudah dinyatakan lengkap;
    2. Melakukan validasi terhadap berkas;
    3. Apabila berkas telah lengkap dan valid, selanjutnya diserahkan ke Kepala Seksi (korektor) untuk diproses lebih lanjut;
    4. Apabila permohonan izin dimaksud memerlukan kajian teknis, maka dibuatkan pengantar ke Kepala Seksi (korektor);
  6. Kepala Seksi (korektor):
    1. Melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan;
    2. Membuat pengantar ke Unit Reaksi Cepat (URC) SKPD dan diserahkan ke Kepala UPT P2T (Verifikator);
    3. Memerintahkan pencetakan surat izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;
  7. Loket Penyerahan :

    Setelah Sub Bagian Tata Usaha menomor izin/rekomendasi menyerahkan surat izin/rekomendasi ke pemohon melalui petugas loket penyerahan, dengan meminta tanda bukti pendaftaran, bukti pembayaran retribusi dan membuat tanda terima.

 

D. Waktu Pelayanan

Jangka waktu proses berkas diterima sampai dengan izin diterbitkan selama 7 (TUJUH) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

E. Biaya / Tarif

Rp 0

F. Produk Pelayanan

Izin Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (SIUP-JPT) diterima oleh pemohon yang dicetak dengan spesifikasi sebagai berikut:

  • 1 (satu) rangkap ASLI Izin Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (SIUP-JPT);
  • Kertas ukuran F4, Tebal 80 gram;
  • Tanda tangan an. Gubernur Sulawesi Selatan selaku Administrator Perizinan dan cap stempel basah BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan;
  • Nomor Izin berdasarkan automasi penomoran Sistem Informasi Manajemen Administrasi Perizinan (SIMAP) oleh BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan;
  • Tanggal Izin berdasarkan tanggal terbitnya izin;
  • Sah dimata hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 

G. Pengelolaan Pengaduan

  1. Pelayanan Informasi dan Pengaduan ditangani oleh dua orang Petugas;
  2. Petugas Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat memiliki kompetensi sebagai berikut :
    1. Memiliki sikap dan perilaku yang sopan dan ramah;
    2. Menguasai teknik berkomunikasi yang baik;
    3. Memiliki latar belakang pendidikan komunikasi dan psikologi;
  3. Dilengkapi sarana dan prasarana informasi pelayanan untuk setiap jenis layanan dan penerimaan pengaduan meliputi telepon/fax, Formulir Pengaduan/Buku Agenda Pengaduan, SMS Pengaduan, Pengaduan via email, rak arsip, komputer;
 

SOP Izin (PDF) Kembali

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan

Alamat : Jln. Bougenville No. 5 Makassar 90231
Fax. (0411) 448936
Telpon : (0411) 441077
Email : ptsp@sulselprov.go.id

STATISTIK PENGUNJUNG

Pengunjung Online : 6
Pengunjung hari ini : 319
Total pengunjung: 195.099