Layanan Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum dan Khusus Kelas B Pemerintah dan Swasta

Deskripsi

Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum dan Khusus Kelas B Pemerintah dan Swasta

A. Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/I/2010  tentang Perizinan Rumah Sakit;
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/2010  tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
  5. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

B. Persyaratan Pelayanan
1.Surat Permohonan diajukan oleh Pemilik RS yang tercantum Rencana Nama RS, Jenis RS yang Akan Dibangun, dan kelas RS yang akan dibangun;
2.Photocopy akta pendirian badan hukum yang sah, kecuali instansi Pemerintah / Pemda;
3.Dokumen Pengelolaan danPemantauan Lingkungan;
4.Photocopy Sertifikat Tanah / bukti kepemilikan tanah atas nama badan hukum pemilik RS;
5.Izin Undang-undang gangguan (HO);
6.SIUP / SITU / TDP / IMB;
7.Rekomendasi dari Pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemda Provinsi/Kabupaten / Kota sesuai dengan klasifikasi RS;
8.Studi Kelayakan berupa Analisis Situasi (Kajian Kebijakan, Kajian Demografi, Kajian Sosio Ekonomi Budaya Setempat, Kajian Ketersediaan SDM, Kajian Morbiditas, Kajian Saran Kesehatan, Kajian Teknologi Kesehatan), Analisis Permintaan (Kajian Lahan dan Lokasi, Klasifikasi RS), Analisis Kebutuhan (Kajian Ruangan yang dibutuhkan, Kajian Organisasi dan uraian tugas, Kajian SDM yang disediakan, Kajian Peralatan yang disediakan), Analisis Keuangan;
9.Master Plan yang meliputi AKtifitas Kerja, Pengelompokan Zonasi, Perencanaan Blok Plan, Perencanaan Jaringan Utilitas;
10.Detail Enginering Design (Gambaran perencanaan lengkap Rumah Sakit yang akan dibangun yang meliputi gambar arsitektur, struktur dan mekanikal elektrikal).
11.Nomor Induk Berusaha (NIB)
12.Bukti Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
C. Prosedur Pelayanan

  1. Pemohon menuju touchscreen atau Customer Services :
    1. Mencari informasi pelayanan yang dibutuhkan;
    2. Mengambil Formulir Permohonan;
  2. Petugas Loket Informasi/Customer Services:
    1. Apabila pemohon masih dalam rangka mencari informasi maka petugas informasi memberikan penjelasan tentang persyaratan dan prosedur pengajuan permohonan pelayanan;
    2. Apabila pemohon tersebut adalah pemohon yang telah siap dengan kelengkapan peryaratan pengajuan permohonan, dipersilahkan menuju ke Loket Pendaftaran;
  3. Pemohon menyerahkan berkas permohonan ke Loket Pendaftaran/Desk Pelayanan dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan;
  4. Petugas Loket Pendaftaran/Desk Pelayanan :
    1. Meneliti berkas persyaratan, dan setelah persyaratan permohonan dinyatakan lengkap maka berkas diterima;
    2. Petugas pendaftaran memberikan tanda terima kepada pemohon;
    3. Menginformasikan waktu penyelesaian dan  biaya yang harus dibayar apabila dikenakan biaya pelayanan/retribusi;
  5. Tim Teknis :
    1. Menerima berkas dari loket pendaftaran/desk pelayanan yang sudah dinyatakan lengkap;
    2. Melakukan validasi terhadap berkas;
    3. Apabila berkas telah lengkap dan valid, selanjutnya diserahkan ke Kepala Seksi (korektor) untuk diproses lebih lanjut;
    4. Apabila permohonan izin dimaksud memerlukan kajian teknis, maka dibuatkan pengantar ke Kepala Seksi (korektor);
  6. Kepala Seksi (korektor):
    1. Melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan;
    2. Membuat pengantar ke Unit Reaksi Cepat (URC) SKPD dan diserahkan ke Kepala UPT P2T (Verifikator);
    3. Memerintahkan pencetakan surat izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;
  7. Loket Penyerahan :

    Setelah Sub Bagian Tata Usaha menomor izin/rekomendasi menyerahkan surat izin/rekomendasi ke pemohon melalui petugas loket penyerahan, dengan meminta tanda bukti pendaftaran, bukti pembayaran retribusi dan membuat tanda terima.

 

D. Waktu Pelayanan

Jangka waktu proses berkas diterima sampai dengan izin diterbitkan selama 7 (TUJUH) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

E. Biaya / Tarif

Rp 0

F. Produk Pelayanan

Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit Type B diterima oleh pemohon yang dicetak dengan spesifikasi sebagai berikut:

  • 1 (satu) rangkap ASLI;
  • Kertas ukuran F4, Tebal 80 gram;
  • Tanda tangan an. Gubernur Sulawesi Selatan selaku Administrator Perizinan dan cap stempel basah BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan;
  • Nomor Izin berdasarkan automasi penomoran Sistem Informasi Manajemen Administrasi Perizinan (SIMAP) oleh BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan;
  • Tanggal Izin berdasarkan tanggal terbitnya izin;
  • Sah dimata hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

G. Pengelolaan Pengaduan

  1. Pelayanan Informasi dan Pengaduan ditangani oleh dua orang Petugas;
  2. Petugas Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat memiliki kompetensi sebagai berikut :
    1. Memiliki sikap dan perilaku yang sopan dan ramah;
    2. Menguasai teknik berkomunikasi yang baik;
    3. Memiliki latar belakang pendidikan komunikasi dan psikologi;
  3. Dilengkapi sarana dan prasarana informasi pelayanan untuk setiap jenis layanan dan penerimaan pengaduan meliputi telepon/fax, Formulir Pengaduan/Buku Agenda Pengaduan, SMS Pengaduan, Pengaduan via email, rak arsip, komputer;
 

SOP Izin (PDF) Kembali

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan

Alamat : Jln. Bougenville No. 5 Makassar 90231
Fax. (0411) 448936
Telpon : (0411) 441077
Email : ptsp@sulselprov.go.id

STATISTIK PENGUNJUNG

Pengunjung Online : 4
Pengunjung hari ini : 246
Total pengunjung: 166.506