Layanan Izin Usaha Industri (IUI) Besar - Tanpa Persetujuan Izin Prinsip

Deskripsi

Izin Usaha Industri (IUI) adalah izin operasional yang diberikan kepada setiap orang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha bidang Industri yang mengolah suatu bahan baku menjadi suatu produk dengan komposisi dan spesifikasi baru. Permohonan Izin Usaha Industri (IUI) Besar - Tanpa Persetujuan Izin Prinsip ditujukan kepada Gubernur melalui Instansi Penyelenggara PTSP dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan.

A. Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang tentang Perindustrian;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 tentangIzin Usaha Industri;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri;
  5. Peraturan Menteri perindustrian 41/M-IND/PER/6/2008 tentang ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri,Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
  6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 tentang Besaran JumlahTenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri;
  7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/10/2014 tentang Perubahan Peraturan Mentri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Tanda Daftar Industri;
  8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

B. Persyaratan Pelayanan
1.Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000 ditujukan kepada Gubernur c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan;
2.Surat pernyataan sesuai formolir model SP-I;
3.Mengisi daftar permintaan IUI dengan menggunakan formolir SP-II;
4.Fotocopy NPWP;
5.Fotocopy KTP;
6.Nomor Induk Berusaha (NIB);
7.Foto copy akta pendirian dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Ham;
8.Foto copy izin lokasi;
9.Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
10.Surat Keterengan dari pengelola kawasan Industri;
11.Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan bagi Industri tertentu;
12.Bukti Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
C. Prosedur Pelayanan

  1. Pemohon menuju touchscreen atau Customer Services :
    1. Mencari informasi pelayanan yang dibutuhkan;
    2. Mengambil Formulir Permohonan;
  2. Petugas Loket Informasi/Customer Services:
    1. Apabila pemohon masih dalam rangka mencari informasi maka petugas informasi memberikan penjelasan tentang persyaratan dan prosedur pengajuan permohonan pelayanan;
    2. Apabila pemohon tersebut adalah pemohon yang telah siap dengan kelengkapan peryaratan pengajuan permohonan, dipersilahkan menuju ke Loket Pendaftaran;
  3. Pemohon menyerahkan berkas permohonan ke Loket Pendaftaran/Desk Pelayanan dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan;
  4. Petugas Loket Pendaftaran/Desk Pelayanan :
    1. Meneliti berkas persyaratan, dan setelah persyaratan permohonan dinyatakan lengkap maka berkas diterima;
    2. Petugas pendaftaran memberikan tanda terima kepada pemohon;
    3. Menginformasikan waktu penyelesaian dan  biaya yang harus dibayar apabila dikenakan biaya pelayanan/retribusi;
  5. Tim Teknis :
    1. Menerima berkas dari loket pendaftaran/desk pelayanan yang sudah dinyatakan lengkap;
    2. Melakukan validasi terhadap berkas;
    3. Apabila berkas telah lengkap dan valid, selanjutnya diserahkan ke Kepala Seksi (korektor) untuk diproses lebih lanjut;
    4. Apabila permohonan izin dimaksud memerlukan kajian teknis, maka dibuatkan pengantar ke Kepala Seksi (korektor);
  6. Kepala Seksi (korektor):
    1. Melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan;
    2. Membuat pengantar ke Unit Reaksi Cepat (URC) SKPD dan diserahkan ke Kepala UPT P2T (Verifikator);
    3. Memerintahkan pencetakan surat izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;
  7. Loket Penyerahan :

    Setelah Sub Bagian Tata Usaha menomor izin/rekomendasi menyerahkan surat izin/rekomendasi ke pemohon melalui petugas loket penyerahan, dengan meminta tanda bukti pendaftaran, bukti pembayaran retribusi dan membuat tanda terima.

D. Waktu Pelayanan

Jangka waktu proses berkas diterima sampai dengan izin diterbitkan selama 5 (LIMA) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

E. Biaya / Tarif

Rp 0

F. Produk Pelayanan

Izin Usaha Industri (IUI) Besar diterima oleh pemohon yang dicetak dengan spesifikasi sebagai berikut:

  • 1 (satu) rangkap ASLI;
  • Kertas ukuran F4, Tebal 80 gram;
  • Tanda tangan an. Gubernur Sulawesi Selatan selaku Administrator Perizinan dan cap stempel basah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan;
  • Nomor Izin berdasarkan automasi penomoran Sistem Informasi Manajemen Administrasi Perizinan (SIMAP) oleh BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan;
  • Tanggal Izin berdasarkan tanggal terbitnya izin;
  • Sah dimata hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

G. Pengelolaan Pengaduan

  1. Pelayanan Informasi dan Pengaduan ditangani oleh dua orang Petugas;
  2. Petugas Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat memiliki kompetensi sebagai berikut :
    1. Memiliki sikap dan perilaku yang sopan dan ramah;
    2. Menguasai teknik berkomunikasi yang baik;
    3. Memiliki latar belakang pendidikan komunikasi dan psikologi;
  3. Dilengkapi sarana dan prasarana informasi pelayanan untuk setiap jenis layanan dan penerimaan pengaduan meliputi telepon/fax, Formulir Pengaduan/Buku Agenda Pengaduan, SMS Pengaduan, Pengaduan via email, rak arsip, komputer;

SOP Izin (PDF) Form Permohonan Kembali

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan

Alamat : Jln. Bougenville No. 5 Makassar 90231
Fax. (0411) 448936
Telpon : (0411) 441077
Email : ptsp@sulselprov.go.id

STATISTIK PENGUNJUNG

Pengunjung Online : 5
Pengunjung hari ini : 135
Total pengunjung: 192.848