Izin Usaha Industri (IUI) adalah izin operasional yang diberikan kepada setiap orang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha bidang Industri yang mengolah suatu bahan baku menjadi suatu produk dengan komposisi dan spesifikasi baru.

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perindustrian;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39/M-IND/PER/6/2016 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; 

1. Pemohon menuju touchscreen atau Customer Services :
   1. Mencari informasi pelayanan yang dibutuhkan;
   2. Mengambil Formulir Permohonan;
2. Petugas Loket Informasi/Customer Services:
   1. Apabila pemohon masih dalam rangka mencari informasi maka petugas informasi memberikan penjelasan tentang persyaratan dan prosedur pengajuan permohonan pelayanan;
   2. Apabila pemohon tersebut adalah pemohon yang telah siap dengan kelengkapan peryaratan pengajuan permohonan, dipersilahkan menuju ke Loket Pendaftaran;
3. Pemohon menyerahkan berkas permohonan ke Loket Pendaftaran/Desk Pelayanan dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan;
4. Petugas Loket Pendaftaran/Desk Pelayanan :
   1. Meneliti berkas persyaratan, dan setelah persyaratan permohonan dinyatakan lengkap maka berkas diterima;
   2. Petugas pendaftaran memberikan tanda terima kepada pemohon;
   3. Menginformasikan waktu penyelesaian dan  biaya yang harus dibayar apabila dikenakan biaya pelayanan/retribusi;
5. Tim Teknis :
   1. Menerima berkas dari loket pendaftaran/desk pelayanan yang sudah dinyatakan lengkap;
   2. Melakukan validasi terhadap berkas;
   3. Apabila berkas telah lengkap dan valid, selanjutnya diserahkan ke Kepala Seksi (korektor) untuk diproses lebih lanjut;
   4. Apabila permohonan izin dimaksud memerlukan kajian teknis, maka dibuatkan pengantar ke Kepala Seksi (korektor);
6. Kepala Seksi (korektor):
   1. Melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan;
   2. Membuat pengantar ke Unit Reaksi Cepat (URC) SKPD dan diserahkan ke Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan (Verifikator);
   3. Memerintahkan pencetakan surat izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;
7. Loket Penyerahan :

   Setelah Sub Bagian Tata Usaha menomor izin/rekomendasi menyerahkan surat izin/rekomendasi ke pemohon melalui petugas loket penyerahan, dengan meminta tanda bukti pendaftaran, bukti pembayaran retribusi dan membuat tanda terima.

Jangka waktu proses berkas diterima sampai dengan izin diterbitkan selama 3 (TIGA) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

Rp 0

Izin Usaha Produksi Benih diterima oleh pemohon yang dicetak dengan spesifikasi sebagai berikut:

• 1 (satu) rangkap ASLI;
• Kertas ukuran F4, Tebal 80 gram;
• Tanda tangan an. Gubernur Sulawesi Selatan selaku Administrator Perizinan dan cap stempel basah BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan;
• Nomor Izin berdasarkan automasi penomoran Sistem Informasi Manajemen Administrasi Perizinan (SIMAP) oleh BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan;
• Tanggal Izin berdasarkan tanggal terbitnya izin;
• Sah dimata hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

1. Pelayanan Informasi dan Pengaduan ditangani oleh dua orang Petugas;
2. Petugas Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat memiliki kompetensi sebagai berikut :
   1. Memiliki sikap dan perilaku yang sopan dan ramah;
   2. Menguasai teknik berkomunikasi yang baik;
   3. Memiliki latar belakang pendidikan komunikasi dan psikologi;
3. Dilengkapi sarana dan prasarana informasi pelayanan untuk setiap jenis layanan dan penerimaan pengaduan meliputi telepon/fax, Formulir Pengaduan/Buku Agenda Pengaduan, SMS Pengaduan, Pengaduan via email, rak arsip, komputer;