Penyedia Jasa Tenaga Kerja Outsourcing merupakan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berbadan hukum (business entities) dan memiliki izin dari instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan. Permohonan Penyedia Jasa Tenaga Kerja Outsourcing ditujukan ke Instansi Penyelenggara PTSP dalam hal ini UPT Pelayanan Perizinan Terpadu BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
4. Permenakertrans Nomor PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
5. Permenakertrans RI Nomor PER/16/MEN/VIII/2009 tentang Tata Cara Penerbitan Surat izin Pengerahan Calon Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri bagi Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta.
6. Permenakertrans RI Nomor 17/MEN/VII/2009 tentang Penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
7. Permenakertrans RI Nomor PER 18/MEN/VIII/2009 tentang Bentuk, Persyaratan, dan Tata Cara Memperoleh Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri.
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/III/2008 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 37 tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta;
10. Permenakertrans RI Nomor Per-33/Men/XI/2006 tentang Tata Cara Penyetoran, Penggunaan, Pencairan, dan Pengembalian Deposito Uang Jaminan.
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Juklak Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 85 Tahun 2016 tentang tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi,  Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan  Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

1. Pemohon menuju touchscreen atau Customer Services :
   1. Mencari informasi pelayanan yang dibutuhkan;
   2. Mengambil Formulir Permohonan;
2. Petugas Loket Informasi/Customer Services:
   1. Apabila pemohon masih dalam rangka mencari informasi maka petugas informasi memberikan penjelasan tentang persyaratan dan prosedur pengajuan permohonan pelayanan;
   2. Apabila pemohon tersebut adalah pemohon yang telah siap dengan kelengkapan peryaratan pengajuan permohonan, dipersilahkan menuju ke Loket Pendaftaran;
3. Pemohon menyerahkan berkas permohonan ke Loket Pendaftaran/Desk Pelayanan dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan;
4. Petugas Loket Pendaftaran/Desk Pelayanan :
   1. Meneliti berkas persyaratan, dan setelah persyaratan permohonan dinyatakan lengkap maka berkas diterima;
   2. Petugas pendaftaran memberikan tanda terima kepada pemohon;
   3. Menginformasikan waktu penyelesaian dan  biaya yang harus dibayar apabila dikenakan biaya pelayanan/retribusi;
5. Tim Teknis :
   1. Menerima berkas dari loket pendaftaran/desk pelayanan yang sudah dinyatakan lengkap;
   2. Melakukan validasi terhadap berkas;
   3. Apabila berkas telah lengkap dan valid, selanjutnya diserahkan ke Kepala Seksi (korektor) untuk diproses lebih lanjut;
   4. Apabila permohonan izin dimaksud memerlukan kajian teknis, maka dibuatkan pengantar ke Kepala Seksi (korektor);
6. Kepala Seksi (korektor):
   1. Melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan;
   2. Membuat pengantar ke Unit Reaksi Cepat (URC) SKPD dan diserahkan ke Kepala UPT P2T (Verifikator);
   3. Memerintahkan pencetakan surat izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;
7. Loket Penyerahan :

   Setelah Sub Bagian Tata Usaha menomor izin/rekomendasi menyerahkan surat izin/rekomendasi ke pemohon melalui petugas loket penyerahan, dengan meminta tanda bukti pendaftaran, bukti pembayaran retribusi dan membuat tanda terima.

Jangka waktu proses berkas diterima sampai dengan izin diterbitkan selama 1 (SATU) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

Rp 0

Izin Operasional Penyedia Jasa Tenaga Kerja Outsourcing diterima oleh pemohon yang dicetak dengan spesifikasi sebagai berikut:

• 1 (satu) rangkap ASLI;
• Kertas ukuran F4, Tebal 80 gram;
• Tanda tangan an. Gubernur Sulawesi Selatan selaku Administrator Perizinan dan cap stempel basah BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan;
• Nomor Izin berdasarkan automasi penomoran Sistem Informasi Manajemen Administrasi Perizinan (SIMAP) oleh BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan;
• Tanggal Izin berdasarkan tanggal terbitnya izin;
• Sah dimata hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

1. Pelayanan Informasi dan Pengaduan ditangani oleh dua orang Petugas;
2. Petugas Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat memiliki kompetensi sebagai berikut :
   1. Memiliki sikap dan perilaku yang sopan dan ramah;
   2. Menguasai teknik berkomunikasi yang baik;
   3. Memiliki latar belakang pendidikan komunikasi dan psikologi;
3. Dilengkapi sarana dan prasarana informasi pelayanan untuk setiap jenis layanan dan penerimaan pengaduan meliputi telepon/fax, Formulir Pengaduan/Buku Agenda Pengaduan, SMS Pengaduan, Pengaduan via email, rak arsip, komputer;