Layanan Izin Operasional Rumah Sakit Type B

Deskripsi

Izin operasional terdiri atas izin operasional sementara dan izin operasional tetap. Izin operasional sementara diberikan kepada RS yang belum dapat memenuhi seluruh persyaratan dan diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

A. Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/I/2010  tentang Perizinan Rumah Sakit;
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/2010  tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
  5. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

B. Persyaratan Pelayanan
1.Permohonan ditujukan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Prov. Sulsel;
2.Izin Mendirikan Rumah Sakit (bagi permohonan izin Operasional untuk pertama kali);
3.Profil Rumah Sakit, Meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi dan struktur organisasi;
4.Isian Instrumen self assessment sesuai klasifikasi RS meliputi pelayanan, SDM, Peralatan, bangunan dan prasarana;
5.Gambar Desain (Blue Print) dan Foto bangunan serta sarana dan prasaran pendukung;
6.Izin Penggunaan Bangunan (IPB) dan sertifikat laik fungsi;
7.Dokumen pengelolaan lingkungan berkelanjutan;
8.Daftar Sumber Daya Manusia (Termasuk SIP);
9.Daftar Peralatan Medis dan Non Medis;
10.Daftar Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
11.Berita Acara Hasil Uji Fungsi Peralatan Kesehatan Disertai Kelengkapan Berkas Izin Pemanfaatan Dari Instansi Berwenang Sesuai dengan Ketentuan;
12.Badan Hukum atau Kepemilikan;
13.Peraturan Intrnal Rumah Sakit (Hospital Bylaws);
14.Komite Medik;
15.Komite Keperawatan;
16.Satuan Pemeriksaan Internal;
17.Surat Izin Praktik atau Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan;
18.Standar Prosedur Operasional Kredensial Staf Medis;
19.Surat Penugasan Klinis Staf Medis;
20.Surat Keterangan / Sertifikat Hasil Uji/kalibrasi alat kesehatan.
21.Nomor Induk Berusaha (NIB);
22.Bukti Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
C. Prosedur Pelayanan

  1. Pemohon menuju touchscreen atau Customer Services :
    1. Mencari informasi pelayanan yang dibutuhkan;
    2. Mengambil Formulir Permohonan;
  2. Petugas Loket Informasi/Customer Services:
    1. Apabila pemohon masih dalam rangka mencari informasi maka petugas informasi memberikan penjelasan tentang persyaratan dan prosedur pengajuan permohonan pelayanan;
    2. Apabila pemohon tersebut adalah pemohon yang telah siap dengan kelengkapan peryaratan pengajuan permohonan, dipersilahkan menuju ke Loket Pendaftaran;
  3. Pemohon menyerahkan berkas permohonan ke Loket Pendaftaran/Desk Pelayanan dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan;
  4. Petugas Loket Pendaftaran/Desk Pelayanan :
    1. Meneliti berkas persyaratan, dan setelah persyaratan permohonan dinyatakan lengkap maka berkas diterima;
    2. Petugas pendaftaran memberikan tanda terima kepada pemohon;
    3. Menginformasikan waktu penyelesaian dan  biaya yang harus dibayar apabila dikenakan biaya pelayanan/retribusi;
  5. Tim Teknis :
    1. Menerima berkas dari loket pendaftaran/desk pelayanan yang sudah dinyatakan lengkap;
    2. Melakukan validasi terhadap berkas;
    3. Apabila berkas telah lengkap dan valid, selanjutnya diserahkan ke Kepala Seksi (korektor) untuk diproses lebih lanjut;
    4. Apabila permohonan izin dimaksud memerlukan kajian teknis, maka dibuatkan pengantar ke Kepala Seksi (korektor);
  6. Kepala Seksi (korektor):
    1. Melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan;
    2. Membuat pengantar ke Unit Reaksi Cepat (URC) SKPD dan diserahkan ke Kepala UPT P2T (Verifikator);
    3. Memerintahkan pencetakan surat izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;
  7. Loket Penyerahan :

    Setelah Sub Bagian Tata Usaha menomor izin/rekomendasi menyerahkan surat izin/rekomendasi ke pemohon melalui petugas loket penyerahan, dengan meminta tanda bukti pendaftaran, bukti pembayaran retribusi dan membuat tanda terima.

 

D. Waktu Pelayanan

Jangka waktu proses berkas diterima sampai dengan izin diterbitkan selama 7 (TUJUH) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

E. Biaya / Tarif

Rp 0

F. Produk Pelayanan

Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit Type B diterima oleh pemohon yang dicetak dengan spesifikasi sebagai berikut:

  • 1 (satu) rangkap ASLI;
  • Kertas ukuran F4, Tebal 80 gram;
  • Tanda tangan an. Gubernur Sulawesi Selatan selaku Administrator Perizinan dan cap stempel basah BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan;
  • Nomor Izin berdasarkan automasi penomoran Sistem Informasi Manajemen Administrasi Perizinan (SIMAP) oleh BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan;
  • Tanggal Izin berdasarkan tanggal terbitnya izin;
  • Sah dimata hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

G. Pengelolaan Pengaduan

  1. Pelayanan Informasi dan Pengaduan ditangani oleh dua orang Petugas;
  2. Petugas Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat memiliki kompetensi sebagai berikut :
    1. Memiliki sikap dan perilaku yang sopan dan ramah;
    2. Menguasai teknik berkomunikasi yang baik;
    3. Memiliki latar belakang pendidikan komunikasi dan psikologi;
  3. Dilengkapi sarana dan prasarana informasi pelayanan untuk setiap jenis layanan dan penerimaan pengaduan meliputi telepon/fax, Formulir Pengaduan/Buku Agenda Pengaduan, SMS Pengaduan, Pengaduan via email, rak arsip, komputer;
 

SOP Izin (PDF) Kembali

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan

Alamat : Jln. Bougenville No. 5 Makassar 90231
Fax. (0411) 448936
Telpon : (0411) 441077
Email : ptsp@sulselprov.go.id

STATISTIK PENGUNJUNG

Pengunjung Online : 21
Pengunjung hari ini : 246
Total pengunjung: 166.506