Sektor Kelautan dan Perikanan

Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) adalah izin yang wajib dimiliki oleh semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.

Selengkapnya ...

Permohonan Izin Usaha Budidaya Pembenihan ditujukan ke Instansi Penyelenggara PTSP dalam hal ini UPT Pelayanan Perizinan Terpadu BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan.

Selengkapnya ...

Permohonan Izin Usaha Budidaya Pembesaran ditujukan ke Instansi Penyelenggara PTSP dalam hal ini UPT Pelayanan Perizinan Terpadu BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan.

Selengkapnya ...

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah izin yang wajib dimiliki oleh semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.

Selengkapnya ...

Surat Izin Usaha Perikanan (SIPI) adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan diperairan Indonesia dan atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Perikanan (IUP).

Selengkapnya ...

Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan dari pelabuhan ke pelabuhan di wilayah Republik Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di negara tujuan. SIKPI untuk kapal perikanan yang berbendera Indonesia berlaku selama 3 (tiga) tahun, bagi kapal perikanan berbendera asing berlaku selama 1 (satu) tahun, dan untuk kapal perikanan yang digunakan oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan masa berlaku selama 1 (satu) tahun.

Selengkapnya ...

Permohonan Izin Usaha Perikanan (SIUP) Bidang Pengumpul, Penampung, Pengolah, dan Pemasaran Hasil Perikanan ditujukan ke Instansi Penyelenggara PTSP dalam hal ini UPT Pelayanan Perizinan Terpadu BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan.

Selengkapnya ...

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase (Berdasarkan Permen KP No. 17/PERMEN-KP/2013 Bab I Pasal 1) dan Perda Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Gubernur berwenang menerbitkan Izin Lokasi Reklamasi pada perairan laut di luar kewenangan kebupaten/kota sampai dengan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan; dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah provinsi. Permohonan Izin Lokasi Reklamasi ditujukan ke Instansi Penyelenggara PTSP dalam hal ini DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah berkas syarat lengkap dan benar akan dilakukan survey atau peninjauan lapangan (visitasi) terhadap kebenaran dokumen, jenis usaha, dll oleh Tim Teknis bersama Tim URC (SKPD Terkait).

Selengkapnya ...

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase (Berdasarkan Permen KP No. 17/PERMEN-KP/2013 Bab I Pasal 1) dan Perda Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Pelaksanaan reklamasi dilakukan sesuai dengan perencanaan yang dilakukan dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase (Berdasarkan Perpres No. 122 Tahun 2012 Bab IV Pasal 22). Gubernur berwenang menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi pada perairan laut di luar kewenangan kebupaten/kota sampai dengan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan; dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah provinsi; Permohonan Izin Pelaksanaan Reklamasi ditujukan ke Instansi Penyelenggara PTSP dalam hal ini UPT Pelayanan Perizinan Terpadu BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah berkas syarat lengkap dan benar akan dilakukan survey atau peninjauan lapangan (visitasi) terhadap kebenaran dokumen, jenis usaha, dll oleh Tim Teknis bersama Tim URC (SKPD Terkait).

Selengkapnya ...

PermohonanIzin Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut Dibawah 12 Mill di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil yang Menetap Kecuali Minyak dan Gas Bumi ditujukan ke Instansi Penyelenggara PTSP dalam hal ini Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan; Izin tersebut dimulai sejak diudangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039;

Selengkapnya ...

Permohonan Izin Usaha Surat Tanda Keterangan Andon (STKA)

Selengkapnya ...

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan

Alamat : Jln. Bougenville No. 5 Makassar 90231
Fax. (0411) 448936
Telpon : (0411) 441077
Email : ptsp@sulselprov.go.id

STATISTIK PENGUNJUNG

Pengunjung Online : 14
Pengunjung hari ini : 61
Total pengunjung: 152.828